"Pas, saling memerlukan dan betul-betul bermanfaat," kata dia dalam dialog Ramadhan bertajuk "Prospek Keuangan Syariah dan Tantangan Pengelolaan Dana Haji" di Hotel Borobudur, Kamis (25/7).
ISEI tak lupa menyampaikan terima kasihnya pada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu atas kebijakan baru ini. Meski begitu, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini memiliki unek-unek terhadap keuangan syariah, terutama perbankan syariah.
"Bagaimana keuangan syariah mudah dikenali kalau istilah-istilah di dalamnya sangat sulit," ucapnya. Darmin mengibaratkan keuangan syariah ibarat ahli penjahit baju yang mampu membuat baju bagus, namun tidak mengetahui ukuran pas bagi pemakainya.
Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah mengalami perkembangan mengesankan. Hanya saja kata Darmin, istilah produk keuangan syariah haruslah mudah dipahami sehingga masyarakat tidak merasa itu sebagai sesuatu yang asing.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Dahlan Siamat mengatakan pengelolaan dana haji di bank syariah perlu transparansi dan sinergi dengan memberikan rate yang besar. "Jangan sukuk dimasukkan semua di bank syariah. 25 persen saja berikan dana haji ke sukuk," ucapnya.
Dirjen PHU Kemenag Anggito Abimanyu menyebutkan nilai manfaat pada uang dana haji harus di indentifikasi dengan baik. Pasalnya dana haji adalah milik jamaah. "Perlu menata data base sesuai syariah dengan sukuk negara karena pemerintah membutuhkan likuiditas dan (pengelolaan dana haji) tidak mentok pada BUMN," ujarnya.
